Implementation Of Online Single Submissionin The Issuance Of Microand Small Business Lincenses (Iumk) At The One-Stop Integrated Services Agency Of Denpasar City
DOI:
https://doi.org/10.54783/dialektika.v22i1.223Keywords:
E-Government, Online Single Submission, LicensingAbstract
The Denpasar City Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) has utilized information technology by implementing Electronically Integrated Business Licensing or Online Single Submission (OSS). OSS is a business licensing system issued electronically by the OSS institution on behalf of the minister, head of the institution, governor or regent/mayor to business actors. The aim is to reduce bureaucracy and speed up the business licensing process which was previously complicated and took a lot of time. However, the implementation of OSS in issuing Micro and Small Business Permits (IUMK) in Denpasar City is not yet optimal because some business actors still do not understand the system. This research uses a qualitative approach to understand more deeply the phenomena related to fees in the licensing process. Carried out at the Denpasar City DPMPTSP Office because Denpasar City has implemented E-Government and is the capital of Bali Province. Government Regulation Number 24 of 2018 concerning OSS is the legal basis for implementing electronically integrated business licensing for IUMK
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Adi Santoso (2021), Analisis Penerapan Online Single Submission ( OSS) Terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan Usaha di Kabupaten Jombang
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta.
Agus,Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulisyastuti. 2012.Implementasi Kebijakan Publik.Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
Bitner, Zeithaml. 2003. Reassement Of Expectations As A Compaison Standar In Measuring Service Quality :Implication For Futher Reseacrh. Journal Of Marketing. January
(58)111-124
Febriyanti. 2014. Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung: Universitas Lampung.
Fahdly Usman (2018), Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Sistem Mobile Elektronik ( Simolek) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
Grindle, Merilee S. (ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in The Third World. New Jersey : Princetown University Press
Henny Sukmawati (2020), Penerapan Online Single Submission ( OSS) terhadap perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam
Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal.
Marlina. 2018. Efektivitas Sistem Perizinan Online dan Tracking Sistem (SPOTS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak. Universitas Riau.
Maulida, Dedi. 2019. Efektivitas Penerapan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Moenir, H.A.S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : PT Bumi Aksara
Moleong, Lexi J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
Nugroho. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
Naditya,Dkk. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010.Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No 6.
Novia Sari (2019), Analisis Tingkat Kepuasan Pemohon Pelayan Online Single Submission ( OSS ) di Kota Bandung
Pasolong, Harbani. 2005. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
Puji Sari (2019), Analisis pemanfaatan Online Single Submission ( OSS) dalam Pelayanan Perizinan Indonesia
Robby, U. B. I., & Tarwini, W. (2019). Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten bekasi. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 10(2), 51-57.
Rowley, J. 2006. An Analysis of The E-service Literature: Towards A Research Agenda. Internet Research, 339-359
Safri (2021), Penerapan Sistem Online Single Submission ( OSS) pada pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Pesisir Selatan
Santos, J. dan Boote, J. 2003. A Theoretical Exploration and Model of Consumer Expectation, Post-Purchase Affective Stages and Affective Behaviour,, Journal of Cumsumer Behaviour, Vol. 3, No. 2, pp. 142-156
Singarimbun, M. 2006. Metode penelitian Survei. Jakarta. LP3ES
Sudrajat, R. K., Endah, S., & Sukanto. 2015. Efektivitas Penyelenggaraan E-Government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 3(12), 2145–2151
Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Syahida Dkk. 2014.Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 di Kelurahan Tanjung Pinang.
Tahir. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Cetakan Kesatu.Bandung:Alfabeta CV
Waluyo. 2007. Manajemen Publik : (Konsep,Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Cetakan I. Bandung : Mandar Maju.
Wulandari, Cici Malita. 2019. Efektivitas Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPPADU) di Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau
Wiwin Tarwini (2019), Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission ( OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahnu 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
https://pelayanan.denpasarkota.go.id/portal/ Diakses tanggal 10 September 2023
http://oss.go.id Diakses tanggal 10 September 2023
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
