MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i3.18Keywords:
Gelandangan dan pengemis, strategi, sinergitas collaborativeAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang phenomena dan peluang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, untuk selanjutnya merumuskan model penanggulangan melalui perumusan kebijakan, strategi serta langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Salah satu masalah krusial yang selama ini dihadapi pemerintah Indonesia adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang semakin hari semakin serius untuk diatasi. Masalah yang terkadang memiliki hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang seringkali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakatStrategi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui leading sektor dinas terkait belum efektif menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Kemudian melalui analisis data yang eksploratif, penelitian ini memformulasi sebuah model sebagai alternatif solusi untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, dengan cara melakukan pengembangan model strategi yang holistik dalam bentuk sinergitas collaborative antara pemerintah dengan sektor swasta melalui berbagai UMKM dan perusahaan yang terdapat di Kabupaten Garut. Bentuk dari kerjasama sinergis pemerintah dengan sektor usaha melalui model collaborative dapat dilakukan melalui bentuk pengucuran dana pinjaman yang diberikan dalam jumlah tertentu, dengan ketentuan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bersedia menyediakan lapangan pekerjaan untuk eks gelandangan dan pengemis, yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait dan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka
Downloads
References
Ansel, C., & Gash, A, (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Berkeley: Oxford Unversity Press.
Arikunto, Suharsimi, (2006). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Arnstein, Sherry R. (2003), A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Vol. 35. N.Y: Syracuse University Press
Balogh, Stephen, dkk. (201)1. An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory
Culpepper, Robert A. (2011), Three-Component Commitment And Turnover: An Examination Of Temporal Aspects, Journal of Vocational Behavior. 78, pp: 517-527.
Departemen sosial, (2003). Pola Pembangunan sosial, jakarta: Badiklit kesos.
Feni Sudilarsih, (2012) Kisah Suksesnya Seorang Pengemis, Penerbit Sabil, Jakarta.
Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, (2003), The New Public Service : Serving not Steering Routledge, Taylor and Francis Gtroup, London and Newyork.
Kartini Kartono, (2003) Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2019, Januari 28). Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula. Jakarta, Indonesia.
Kurniawan, Arif (2019), Strategi Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Garut,Laporan Hasil Ristek,2020.
Kristian I, Mulyana Y, (2019), Strategy For Institutional Capacity Strengthening Regional Disaster Management (Bpbd) Agency In Garut District, IAPA, Annual Conference Indonesian Association for Public Administration (IAPA) and Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019
Nawawi, Hadari, (2006), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press.
Sudarmo, 2011. Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta: Percetakaan UNS.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294).
Peraturan Daerah No 12 tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan, jawa barat, Kabupaten Garut.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2018, april 12). Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Retrieved mei 20, 2020, from garutkab.bps.go.id:https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018 /04/12/315/jumlah-penyandang-masalah-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kecamatan-di-kabupaten-garut-tahun-2017.html
Populasi Gelandangan dan Pengemis di Indonesia. (2019, Agustus 22). Retrieved mei 22, 2020, from INDOZONE.ID: https://www.indozone.id/news/5js7oL/populasi-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








