Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170Keywords:
Public Accountability, Abuse Of Power, Public OfficialAbstract
Abstract
This study is motivated by the social and state damaging behavior of abuse of power (abuse of power) by Indonesian civil servants. This is partly due to the poor system of checks and balances in the government system. The purpose of this study is to explore and discuss the role of public accountability in efforts to address and prevent abuse of power by public officials. The research methodology used is a qualitative approach, descriptive in nature, using techniques for collecting data from library research. The results of this study show that accountability plays a role in eliminating abuse of power by public officials. We need to improve the system of public organizations. Public organizations must be held accountable for everything they do or tell the public to prevent manipulation and fraud. The study concludes that the principle of public accountability is an important key to improving the quality of civil servants who are accountable and transparent in the performance of their government duties. Therefore, in order to end this abuse of power, we need to be transparent about the budgets spent and the programs implemented to minimize fraud.
Keywords: Public Accountability, Abuse Of Power, Public Official
Abstrak
Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penguasa Indonesia yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh sistem pengendalian yang kurang baik dalam sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendiskusikan peran akuntabilitas publik dalam upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Sistem organisasi publik harus diperbaiki, organisasi publik harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan atau dikomunikasikan kepada publik, sehingga tidak ada manipulasi atau kecurangan. Studi ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas publik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas operasional. pejabat yang bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut, transparansi anggaran dan program anti fraud yang dijalankan harus dipastikan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pejabat Publik
Downloads
References
Annaafi, Andianti, Engkus, and Mohamad Ichsana Nur. 2022. “Mekanisme Pengaduan Dan Responsivitas Kinerja Pegawai Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung.” Jurnal Ilmiah Hospitality 11(2):443–56.
Ardila, Ira, Yulianti Yulianti, Dede Annisa Fauziah, Karla Ryanda Putri, Ayu Firnanda, and Muhammad Agus Hardiansyah. 2023. “Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber.” REFORMASI 13(2):222–34.
Atnan, Nur. 2014. “Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat.” JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 2(2):131–46.
Engkus, Engkus. 2017. “Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi.” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 7(1):91–101.
Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21(1):33–54.
Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogia. 2017. “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia.” Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 3(1):80–88.
Jumiati, Ipah Ema. 2012. “Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik Arti Penting, Dilema Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik Di Indonesia.” Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, Juni 2012 3(1).
Merialsa, Asmara Intan, and others. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Dan BPKAD Kota Bandung).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
Rahmayanti, Annisa. 2019. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKA) Kota Bandung.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Prasojo, E. (2019). “Akuntabilitas Publik Dalam Pemberantasan Korupsi.” Kajian Ekonomi Dan Pembangunan 16:39–51.
Sadjiarto, Arja. 2000. “Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 2(2):138–50.
Sawir, M. (2022). “Konsep Akuntabilitas Publik.” Publikasi Jurnal 1–27.
Suparman, Nanang. 2020. “Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Aparatures in Indonesia.” International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24(2):5290–5303.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
