Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137Keywords:
Public Accountability, Public Officials, Good GovernanceAbstract
The low level of transparency and accountability in several government institutions is still a major topic that must be resolved by the Indonesian government, because this causes a lot of corruption and nepotism that causes losses to the state and society. This study aims to provide an explanation that there is a relationship between the role of the public accountability system as an effort to handle and prevent acts of corruption and nepotism to help improve the quality of service and good governance. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques carried out through library research. The results of this study conclude that the implementation of a public accountability system is an important aspect of realizing good governance in Indonesia, because it will affect the performance and quality of public officials in providing services to the public.
Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga pemerintahan masih menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut menyebabkan banyak terjadinya korupsi dan nepotisme yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa terdapat hubungan antara peran sistem akuntabilitas publik sebagai upaya penanganan dan pencegahan tindakan korupsi dan nepotisme untuk membantu meningkat kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas publik menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan good governance di Indonesia, karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dan kualitas pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Downloads
References
Agus, D. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Andriani, W., I. Rosita, & H. Ihsan. (2015). “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang.” Akuntansi & Manajemen 51–60.
Bovens, M. (2007). “Analysing and Assessing Public Accountability.” Researchgate.
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitri. (2021). “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Ilmu Sosial 19:39–46.
Handayani, F., & M. Nur. (2019). “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” Pemikiran Administrasi Indonesia 1–11.
Julius, P., & S. Firdausy. (2018). “Akuntabilitas Menuju Indonesia Berkinerja.” Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Retrieved April 2, 2023 (http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja).
Lestari, S., & R. Salomo. (2022). “Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia.” Moderat 801–2.
Mardiasmo. (2015). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Maryam, N. (2016) . “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Ilmu Politik Dan Komunikasi 3–5.
Morgan, P. (1988). “Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice.” Accounting, Organizations and Society 477–85.
Mulgan, R. (2000). “Accountability: An Ever-Expanding Concept?” Wiley Online Library 555–73. Retrieved April 2, 2023 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9299.00218).
Nasution, A. (2013). Reformasi Kebijakan Publik: Pengantar Dan Tinjauan Awal. Jakarta: Rajawali Pers.
Sadjijono. (2007). Hukum Kepolisian: Polisi Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia. . Laskabang Pressindo.
Tamawiwi, F., & J. Lumolos. (2017). “Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud.” Jurusan Ilmu Pemerintahan 2.
Wakhyudi. (2007). “Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda.”
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








