PERSPEKTIF LEGITIMASI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Authors

  • Muhammad Taufan Ashshiddiqi Universitas Al Ghifari Bandung
  • Ani Oktaviani UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  • Asep Gunawan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
  • Ayu Fauzi Lestari UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DOI:

https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.66

Keywords:

Legitimasi, Birokrasi, & Administrasi Negara

Abstract

Abstrak

Penelitian artikel ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa konsep dari legitimasi dalam manajemen pemerintahan. Legitimasi atau kewenangan yang merupakan salah satu hak dari seorang pemimpin, masyarakat seringkali menuntut agar para pemimpin tidak menggunakan kewenangan tersebut untuk digunakan sewenang-wenang, namun digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat. Begitu Pula dengan birokrasi di mata masyarakat awam birokrasi seringkali dipandang sebagai penyakit dalam sebuah organisasi. Lalu bagaimana sebenarnya konsep dari legitimasi birokrasi itu sendiri. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (Teratur) pekerjaan dari banyak orang. Sebagai seorang administrator yang harus dilakukan bukan sekadar bagaimana supaya organisasi-organisasi publik dapat berjalan secara efisien, tetapi juga bagaimana supaya organisasi organisasi itu dapat memberikan pelayanan yang memuaskan publik

Kata Kunci: Legitimasi, Birokrasi, & Administrasi Negara.

Abstract

This article's research aims to find out what the concept of legitimacy in the bureaucracy and state administration looks like. Legitimacy or authority which is one of the rights of a leader, people often demand that leaders do not use that authority to be used arbitrarily, but to be used for the benefit of the whole people. Likewise, bureaucracy in the eyes of ordinary people, bureaucracy is often seen as a disease in an organization. Then what exactly is the concept of bureaucratic legitimacy itself? Bureaucracy is a type of organization that is intended to accomplish large administrative tasks by systematically coordinating (orderly) the work of many people. As an administrator, what must be done is not only how to make public organizations run efficiently, but also how to make these organizations able to provide services that satisfy the public.

Keywords : Legitimacy, Bureaucracy & Administration

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bert, Hoselitz. 1963. “Level of Economic Performance and Bureaucratic Structures”, dalam Joseph La Palombara (ed.), Bureaucratic and Political Development”, New Jersey: Princeton University Press

Cawidu, Harifudin. 1991. “Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik”. Jakarta: Bulan Bintang

Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi”. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91 101.

Engkus, E. 2017. “Kepuasan Kerja Dalam Kajian Administrasi Publik. Demokrasi, Politik dan Kebijakan Publik”. 18(9), 1-25.

Estrauss,(1961). The Ruling Servant

Franz Mahnis-Suseno, (1998). “Etika Politik”. Jakarta: Gramedia.

H.G. Surie. 1978. “Ilmu Administrasi Negara”. Jakarta: Gramedia.

Hoselitz, Nicholas Hendry. 1988. Administrasi Negara dan Masalah-masalah kenegaraan, Jakarta: Rajawali.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Kristian, I. 2018. “Strategi penguatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Garut (Strategy for strengthening institutional capacity institutions of disaster management agency (BPBD) in District Garut) (Doctoral dissertation, UNPAS)”.

Weber, Max. 1967. Essay in Sociology, MacMillan Book Company.

Albrow, Martin. 1989. “Birokrasi”. Yogyakarta, Tiara Wacana,

Crozier, Michael. 1964. The Bureaucratic Phenomenon.

Budiardjo, Miriam. 1982. “Dasar-dasar Ilmu Politik”. Gramedia: Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1988. “Patologi Organisasi, Seminar dalam Pembangunan”. Yogyakarta:

Sawir, Muhammad. 2020. “Birokrasi Pelayanan Publik:Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1994)

Peter M. Blau., Marshall W. Meyer. 1956. “Bureaucracy in Modern Society”. New York: Random House,

R.G. Francis., R.C. Stone. 1956. “Service and Procedure in Bureaucracy”.

Singarimbun, Masri., Sofian Effendi. 1987. “Metode Penelitian Survei”. Jakarta: LP3ES.

Soedjadi, R. 2000. “Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa KiniMenuju Harapan Masa Depan”. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kumorortomo, Wahyudi. 2015. “Etika Administrasi Negara”. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Downloads

Published

09-04-2022

How to Cite

Muhammad Taufan Ashshiddiqi, Ani Oktaviani, Asep Gunawan, & Ayu Fauzi Lestari. (2022). PERSPEKTIF LEGITIMASI DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 75–84. https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.66

Most read articles by the same author(s)