Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Layanan SITePAK Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
DOI:
https://doi.org/10.63309/dialektika.v20i3.104Keywords:
E-Government, Services, SITePAKAbstract
Almost all human activities carried out in this era of globalization are side by side with information and communication technology. This has become the government's demand to create more transparent, effective and efficient services through e-government. E-government is a form of service provision carried out by the government as a public servant in providing technology-based services. This study aims to find out how to implement e-government through the application of SITePAK services at the Bekasi Regency Population and Civil Service Office. The research method used is a qualitative method approach with a descriptive method approach. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, documentation and triangulation. The sampling technique used at the time of the study was purposive sampling, the sampling with this technique was carried out through specially selected members related to the purpose of the study. The results of the study show that the implementation of e-government through the SITePAK application at the Bekasi Regency Population and Civil Registration Service has not been running perfectly. The problems found were, namely, the transmigration of all district and city databases in Indonesia so that data changes through the SITePAK website could not change in a fast time, people had difficulty registering on the SITePAK website, lack of public understanding in entering documents for managing population data, and service websites that often experience errors so that they cannot be accessed by users.
Hampir semua aktivitas manusia yang dilakukan di era globalisasi ini berdampingan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tuntutan pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang lebih transparan, efektif dan efisien melalui e-government. E-government merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-government melalui penerapan layanan SITePAK pada Dinas Kependudukan dan Kepegawaian Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada saat penelitian adalah purposive sampling, pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan melalui anggota yang dipilih secara khusus yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui aplikasi SITePAK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi belum berjalan dengan sempurna. Permasalahan yang ditemukan yaitu transmigrasi seluruh database kabupaten dan kota di Indonesia sehingga perubahan data melalui website SITePAK tidak dapat berubah dalam waktu yang cepat, masyarakat kesulitan melakukan registrasi di website SITePAK, kurangnya pemahaman masyarakat dalam memasukkan dokumen untuk mengelola data kependudukan, dan website layanan yang sering mengalami error sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna.
Downloads
References
Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
Haura Atthara. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment : Studi Kasus Aplikasi sejak tanggal 11 Maret 2022 Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika Di kabupaten Purwakarta. 3(1), 66–77.
JDIH.BPK.RI. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. JDIH.BPK.RI. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi+presiden+nomor+3+tahun+2003+tanggal+9+juni+2003
JDIH.BPK.RI. (2009). UU Nomor 25 Tahun 2009. JDIH.BPK.RI. https://doi.org/10.1038/132817a0
JDIH.BPK.RI. (2018). peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018. JDIH. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141019/perbup-kab-bekasi-no-51-tahun-2018
Juwono, A. Y. . R. dan V. (2019). Birokrasi & Governance. PT RajaGrafindo.
Mubarok & Nanang Suparman. (2019). pelayanan publik kontemporer. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Putri, R. A. S. O. (2016). Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. 2.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.








