Implementation Of Public Information Disclosure Policy (Kip) Through The Village Information System (Sid) In Bandung District (Case Study In Kutawaringin District)
DOI:
https://doi.org/10.54783/dialektika.v22i1.207Keywords:
Public information disclosure, Publicinformations, Village Information System, SID, KIP.Abstract
The research conducted by the researcher is located in Kutawaringin District, Bandung Regency. The background of this research is to determine the extent to which the implementation of public information disclosure policies have been implemented in village public bodies, to see whether the Public Information Policy has been implemented through the Village Information System. The research method used by the researcher is a qualitative method with case studies, with data collection techniques carried out by researchers, namely by means of observation, interviews, and document studies. The theory that will be used as a guide in this research is the theory of policy implementation from George C. Edward III and public information that must be published according to Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. The results of the study indicate that the policy of public information disclosure through the village information system in the villages of the Kutawaringin sub-district has not been implemented properly, this is due to disturbances in transmission in communicating the substance of the policy, the capacity of human resources in the village is not yet ready to implement the policy, the village head does not understand the importance of implementing the policy so that the delegation of orders is not binding and there is no effort to make it happen, either the formation of regulations, team formation, funding, or consistency in its implementation.
References
Abdoellah, Dr. Drs. Awan Y. M.Si Dkk. (2016). Teori Dan Analisis Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.
Agustin, Dr. Hamdi, S.E., M.M. (2019). Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam, Depok : Pt Rajagrafindo Persada.
Dye, Thomas R. (2008) Understanding Public Policy Twelfth Edition, New Jersey : Pearson Education, Inc.
Djahir, Yulia. (2015) Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
Hamali, Arif Yusuf, S.S., M.M., Dkk. 2019 Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, Dan Manajemen, Jakarta.
Hikmat, Mahi M., Dr. (2014). Potret Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Barat, Bandung: Komisi Informasi Jawa Barat.
Kadir, Dr. Abdul, Sh, M.Si. (2020). Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia, Medan Area : Penerbit Cv. Dharma Persada.
Muhammad, Drs., M.Si. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Lhokseumawe : Unimal Press.
Mulyadi, Prof. Dr. Deddy, Drs., M.Si (2015). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung : Alphabeta.
Mustari, Dr. Nuryanti, S.Ip., M.Si (2015). pemahaman Kebijakan Publik, Yogyakarta : Leutikaprio.
Nurcholis, Hanif (2011). pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta : Erlangga.
Nurdin, Ismail, Dkk. (2019). Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya : Media Sahabat Cendekia.
Pasolong, Harbani, (2016). Teori Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta.
Sastro, Dhonho A., Dkk., (2010). Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta : Pelita Raya Selaras.
Siyoto, Dr. Sandu., Skm., M.Kes., Dkk. (2015). Dasar Methodologi Penelitian. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
Sellang, Kamaruddin, S.Sos.,M.A.P. (2016). Administrasi Dan Pelayanan Publik, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
Soemantri, Bambang Trisantono (2010). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung : Fokus Media.
Sugiyono, Prof. Dr. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Sumartias, Suwandi, Dkk. (2016). Dinamika Keterbukaan Informasi Publik, Jakarta : Balai Pustaka.
Suprihatini, Amin (2010). Mengenal Birokrasi Desa Dan Kelurahan, Klaten : Saka Mitra Kopetensi
Syafri, Prof. Dr. H. Wirman, M.Si. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta : Erlangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008,Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pelaksanaannya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dlm Penyelenggara An Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknisperaturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Desa.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
